Berita

Bintan - Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) akan segera mewujudkan hadirnya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) terkait perlindungan perempuan dan anak. Hal ini semakin dipertegas Kepala DP3P2KB Mardiah usai mengikuti Rapat Koordinasi melalui vicon bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Selasa (08/02).

Menteri PPPA RI memberikan arahan tegas kepada seluruh Kabupaten/Kota agar memiliki UPTD masing-masing. Hal ini akan menjadi bentuk keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan kenyamanan serta keamanan bagi perempuan dan anak. 

Mardiah menjelaskan bahwa saat ini semuanya masih dalam tahap proses dan akan terus digesa. Persetujuan dan rekomendasi Pemerintah Provinsi Nomor 120/6612/B.ORGKORPRI-SET/2021 yang sudah dikantongi menjadi angin segar terwujudnya UPTD ini.

"Alhamdulillah naskah akademis sudah kita ajukan ke Provinsi dan sudah disetujui serta direkomendasikan. Tinggal menunggu Perbup untuk payung hukumnya. Sudah kita bahas bersama Ortal dan kita optimis sesegera mungkin Bintan akan punya UPTD" jelasnya.

UPTD yang telah direkomendasikan akan bertipe A, untuk lokasinya sendiri masih dalam penentuan dan kajian. Mengingat kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih cukup besar, kehadiran UPTD ini memang sangat diperlukan.